Rabu, 15 Desember 2010

Aksi Hari HAM ( Jakarta, 10 Desember 2010 )

Pada Jumat, 10 Desember 2010 bertepatan dengan peringatan hari HAM Sedunia ke 62 tahun, Front Perjuangan Rakyat (FPR) yaitu aliansi luas dari organisasi-organisasi masa rakyat, organisasi social dan individu yang maju di Indonesia menggelar KARNAVAL HAM 2010, yang di mulai sejak pukul 09.00 di Bundaran Hotel Indonesia. Karnaval ini di ikuti oleh 3.000 (tiga ribu) orang massa dari berbagai kalangan, kaum buruh, petani, pemuda mahasiswa, perempuan, buruh migrant (BMI) dllnya.

Karnaval HAM 2010 FPR ini di buka oleh Rahmat Ajiguna (korlap) dan Sari Idayani (wakorlap) dengan menyanyikan lagu Indonesaa Raya secara hidmat, setelah selesai dilanjutkan dengan teriakan dan tepuk tangan yang meriah dari seluruh peserta Karnaval yang lantang meneriakan yel-yel—UPAH, KERJA, TANAH, SBY-BUDIONO REZIM ANTI RAKYAT, SBY BUDIONO BONEKA AMERIKA.

Massa mulai bergerak memenuhi jln Thamrin mulai pukul 10.30 Wib, Karnval ini juga selain rame oleh barisan massa yang rapi d an solid yang membawa spanduk, poser, bendera dan umbul-umbul juga di meriahkan oleh kesenian Betawi yaitu Ondel-ondel.

Arak-arakan massa KARNAVAL HAM FPR tiba di istana pukul 13.30 wib, dimana sebelum ini berhenti di Bundaran Indosat Monas untuk menuaikan sholat Jumat berjamaah. Untuk seluruh peserta aksi laki-laki yang muslim secara berjamaah menunaikan sholat dengan alasa Koran dan sepanduk namun peserta aksi menunaikan sholat Jumat secara khusus.

Selain menggelar orasi dan yel-yel perjuangan, Aksi ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan mereka terhadap persoalan yang hingga kini belum tertuntaskan, katanya Sari Idayani (korlap). Salah satu yang paling santer didengungkan adalah seruan untuk menghentikan perampasan upah, tanah, dan perampasan kerja.

Tujuan kami menggelar karnaval (aksi) ini untuk mengangkat, mengkampanyekan sekaligus menyebarluaskan tentang arti penting HAM sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi, mendapatkan jaminan perlindungan serta ditempatkan pada posisi yang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana dalam pandangan dan kesimpulan FPR sampai sekarang pemerintah dibawah Ampuan Kuasa SBY-Boediono masih belum mampu menegakkan HAM, menuntaskan berbagai kasus pelanggaran ham berat masa lalu, menyelesaikan berbagai persoalan rakyat Indonesia. Dan malah di bawah rezim SBY Budiono semakin hebatnya berbagai bentuk pelanggaran HAM dan kekerasan, perampasan Upah, Kerja dan Tanah serta pelanggaran hak-hak dasar rakyat lainnya seperti : HAK HIDUP LAYAK, HAK ATAS PEKERJAAN, HAK ATAS KESEHATAN YANG LAYAK, HAK ATAS PENDIDIKAN, HAK BERPENDAPAT DAN BERORGANISASI. Jadi “Tujuan kami pertama adalah dipenuhinya penegakan HAM sebagai hak-hak dasar untuk seluruh rakyat. Lalu hentikan perampasan terhadap upah, perampasan kerja, dan perampasan tanah,” ujar Rudi HB Daman, koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang menjadi motor aksi ini.

Didepan istana peserta aksi mengelar orasi, Orasi pertama di sampaikan oleh Emelia Yanti MD Siahaan (Sekjend GSBI), yang mengulas dan memaparkan berbagai bentuk pelanggaran HAM di sektor buruh, serta mengulas bagaimana kehidupan buruh saat ini yang terus di rampas upahnya, di hilangkan kepastiankerja karena penerapan system kerja kontrak pendek dan Outsorcing, Yanti juga mengulas mengenai niat jahat pemerintah untuk merevisi UUK 13/2003 yang semakin merugikan buruh, orang UUK 13 nya saja sudah buruk dan kita tolah apalagi revisinya yang sangat buruk. Tandasnya.

Orasi selanjutnya di lanjutkan dari perwakilan KSBSI, ATKI, AGRA, SB Bangkit, FMN dan organisasi lainnya yang tergabung dalam FPR. Serta testimony buruh dari PT. Framas Bekasi yang memaparkan pengalamannya mendirikan Serikat buruh lalu di PHK dan di kriminalkan.

Peserta aksi membubarkan diri dengan damai dan tertib pada pukul 16.00 Wib yang ditutup dengan menyerahkan Award berupa piagam kepada SBY-Budiono sebagai pemenang Nomor 1 (satu) Rezim Perampas Upah, Tanah dan Kerja, sebagai rezim pelanggar HAM hak-hak dasar rakyat. Piagam tersebut akan di serahkan langsung ke presiden atau perwakilan Istana oleh perwakilan dari FPR yaitu dari petani dan Buruh, namuan tidak ada satupun petugas Istana yang mau menerima piagam ini.

Berikut adalah pernyataan sikap dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang di bacakan dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia ke 62 tahuan pada 10 Desember 2010 :

Pernyataan Sikap FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) dalamPeringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2010

PEOPLES’ CAMP FOR HUMAN RIGHT

“PEKAN BERSAMA RAKYAT INDONESIA UNTUK PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA” Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja-Lawan Segala Bentuk Pelanggaran HAM

SBY-BUDIONO GAGAL PENUHI HAM SELURUH RAKYAT INDONESIA. PENUHI HAM SELURUH RAKYAT, USUT TUNTAS PELANGGARAN HAM MASA LALU DAN KEMBALIKAN MEREKA YANG DIHILANGKAN PAKSA.

Salam Demokrasi!!

10 Desember sebagai hari Hak Asasi Manusia seDunia merupakan pengingat bahwa perjuangan penegakan HAM adalah sebuah keharusan, karena HAM adalah hak dasar bagi setiap manusia dan tidak ada satupun pihak atau kekuatan yang berhak merampas kemerdekaan HAM seseorang. Hal ini pulalah yang kemudian menggugah kesadaran bagi setiap orang akan arti penting memperjuangkan HAM agar mendapatkan tempat yang layak, menjadikan HAM sebagai bagian yang penting untuk mendapatkan penghargaan tertinggi dalam kehidupan manusia.

Peringatan hari HAM sedunia kali ini menjadi perayaan yang istimewa, karena berlangsung ditengah situasi krisis ekonomi global yang melanda seluruh dunia dan berbanding lurus dengan penderitaan rakyat yang semakin meningkat. Rakyat semakin sulit untuk mempertahankan haknya bahkan harus berjuang untuk memperolehnya. Krisis ini merupakan akumulasi dari proses over produksi yang telah berlangsung lama, khususnya over produksi persenjataan dan Produk berteknologi tinggi, militer dan kapital tentunya. Dalam sejarahnya, krisis selalu memberikan efek negatif bagi jutaan kaum pekerja di seluruh negeri, demikian pula dengan krisis yang sedang terjadi periode ini.

Di AS sendiri, hingga kuartal ketiga tahun 2010 mengalami penambahan jumlah pengangguran mencapai lebih dari 150,000 orang. Hal ini sangat bertolak belakang dengan angka pertumbuhan ekonomi mereka yang hanya tumbuh 3,7 persen pada kuartal pertama dan merosot menjadi 1,6 persen pada kuartal kedua. Fakta ini menjadi bukti bahwa pada tahun 2010 perekonomian AS tidak menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan, sebaliknya semakin mengalami kemerosotan, Tajam dan akut dan, krisis tersebut terus merambat hingga kawasan Eropa.

Krisis yang terjadi ditubuh Imperialisme bebannya di limpahkan pada negara-negara dominasinya seperti Indonesia sehingga menyebabkan krisis bagi Negara-negara tersebut. Krisis ekonomi telah menyebabkan semakin hilangnya kedaulatan rakyat, perdamaian, dan kemerdekaan yang merupakan sendi-sendi dasar tegaknya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia menjadi rontok sudah. Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah ruah, dan sumber daya manusia yang besar, ternyata dengan watak pemerintah sebagai rezim boneka seperti SBY-Boediono tidak mampu menjamin kesejahteraan dan kedaulatan bagi seluruh Rakyat Indonesia, SBY-Budiono tidak mampu memenuhi HAM seluruh rakyat Indonesia. Faktanya bahwa angka pengangguran dan putus sekolah terus meningkat, kemiskinan makin merajalela, kerusuhan dan berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami rakyat terus meluas diberbagai daerah. Perampasan Upah, Tanah dan Kerja semakin luas dan intensif.

Disektor Perburuhan, Buruh terus dirancam dengan PHK yang bisa datang setiap saat dan persoalan perampasan upah. Melalui politik Upah murah yang dijalankan Pemerintah terhadap buruh dan pekerja lainnya berdampak pada hilangnya jaminan kesejahteraan bagi buruh. Dilain sisi, Buruh juga dihadapkan dengan perkara pelarangan berserikat “Union Busting” yang senyata-nyata adalah upaya pemberangusan gerakan buruh yang dilakukan oleh Perusahaan ataupun Pemerintah untuk menghilangkan tekanan dari buruh yang menuntut jaminan kesejahteraannya. Tentu saja praktek perampasan upah, penerapan system kerja kontrak dan outsourcing serta Pemberangusan Serikat Buruh (union busting) adalah sebuah bentuk pelanggaran HAM sebuah bentuk pelanggaran atas kemerdekaan seseorang untuk mewujudkan kesejahteraannya. Selain soal upah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga menjadi masalah kongkret yang dihadapi oleh kaum buruh yang bekerja di Indonesia. Hingga pertengahan Agustus 2009 saja misalkan BPS mencatat jumlah buruh yang di PHK mencapai 3 juta orang (sumber: Kompas). Tentu saja ini akan menambah jumlah angka pengangguran pada periode yang sama, angkanya diperkirakan mencapai 8,59 juta jiwa, setara dengan 7,41% dari jumlah total angkatan kerja yang jumlahnya 107 juta jiwa.

Persoalan yang sama juga dihadapi oleh Buruh Migrant Indonesia (BMI) yang terpaksa bekerja keluar Negeri, karena tidak tersedianya lapangan kerja secara luas oleh Pemerintah di dalam negeri. Buruh Migrant bekerja diluar Negeri tanpa Jaminan Perlindungan, Kesejahteraan, Keselamatan dan, Kesehatan yang memadai. Buruh Migrant dihadapkan dengan persoalan biaya penempatan dan biaya operasional lainnya yang sangat tinggi, sehingga mengalami pemotongan Upah selama 8-15 (Delapan hingga lima belas) bulan.

Selain persoalan Pemotongan Upah yang tinggi, BMI juga dihadapkan dengan berbagai Kasus, terutama tindak kekerasan berupa pemukulan, Penyiksaan hingga pelecehan Sexual bahkan pembunuhan. Kasus kekerasan yang baru-baru saja terjadi terhadap Sumiati dan Kikim Komalasari yang bekerja sebagai BMI di Arab Saudi adalah bukti kongkrit bahwa pemerintah samasekali tidak memberikan jaminan perlindungan yang jelas bagi BMI. Sumiati mengalami penganiayaan akut dari majikannya, sementara Kikim Komalasari ditemukan tubuhnya sudah tidak bernyawa di dalam tong sampah setelah mengalami penganiayaan dan dibunuh oleh majikannya. Selain persoalan Sumiyati dan Kikim Komalasari, masih banyak ratusan bahkan ribuan kasus perlakuan tidak manusiawi BMI, yang tidak terselesaikan dengan tindakan tegas dari pemerintah Indonesia.

Misalkan selama tahun 2010 saja, tercatat sedikitnya 908 orang BMI meninggal dunia dan 3 orang mendapatkan vonis tetap hukuman mati. Khusus di Arab Saudi, dari 5,500 BMI yang bekerja disana mayoritas bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Dari jumlah tersebut, 20% mengalami penganiayaan, 65% sakit sebagai akibat buruknya kondisi kerja, dan 15% orang mengalami tindak pemerkosaan (sumber: Migrant Care). Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Indonesia lagi-lagi menampakkan wajah aslinya sebagai negara dengan upaya penegakan HAM yang lemah.

Demikian juga dengan Kaum Tani sebagai jumlah rakyat mayoritas dihadapkan dengan berbagai kasus yang tidak jarang diikuti dengan tindak kekerasan, penangkapan dan pembunuhan. Petani dihadapkan dengan persoalan perampasan atas tanah dalam skala luas untuk kepentingan perluasan perkebunan, Pertambangan atapun Industri oleh Perusahaan Swasta maupun yang dilakukan lansung oleh Negara melalui PTPN, Perum Perhutani, Perum Inhutani, Taman Nasional dan Inhutani. Sementara itu kondisi ketimpangan kepemilikan tanah berimbas pada terjadinya diskriminasi dan represifitas terhadap kaum tani. Kasus kekerasan terhadap petani dapat dilihat dari kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu, penembakan petani di Sanyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi oleh aparat polisi brimob Polda Jambi. Peristiwa penembakan tersebut kemudian menyebabkan seorang warga (Petani) meninggal dunia terkena tembakan dibagian kepala. Selain itu juga terjadi tindakan kekerasan terhadap kaum tani di Lampung, Bulu Kumba, Pontianak, Malang, Wamena, dan Lombok Timur yang tidak sedikit juga menyebabkan jatuhnya korban dari pihak petani.

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mencatat selama tahun 2010 saja, sedikitnya 10 petani tewas, 133 luka parah dan ringan akibat tindak kekerasan, dan 197 petani ditahan dengan berbagai tuduhan. Sedangkan angka perampasan tanah saat ini telah mencapai 24,7 juta hektar yang akan menyebabkan 11,4 juta orang kaum tani sengsara. Ditambah dengan rencana perluasan lahan sebesar 3,943,000 hektar oleh berbagai investor besar dan dipastikan akan merampas lahan pertanian, menyebabkan sedikitnya 175,000 jiwa petani tersingkir dari lahan garapannya.

Perampasan atas tanah dan berbagai bentuk kekerasan terhadap petani yang semakin tinggi dan intensif serta dengan skala yang lebih besar masih menjadi problem pokok kaum tani di Indonesia. Berbagai usaha monopoli atas tanah tersebut, merupakan metode bagi imperialisme untuk menjamin pasokan bahan mentah untuk industry mereka. Praktek monopoli tanah tersebut jelas merupakan Pelanggaran HAM bagi kaum Tani yang telah merenggut hidup kaum tani, banyak kaum tani yang kehilangan pekerjaan utama mereka dan membuat kaum tani terjebak dalam penjara kemiskinan dan penderitaan yang dalam dan menjadi korban atas tindak kekerasan.

Pemuda mahasiswa Indonesia juga mengalami problem ketidak adilan dan diskriminasi dalam dunia pendidikan serta lapangan pekerjaan. Pendidikan menjadi tempat praktek komersialisasi, selayaknya lembaga bisnis yang terus saja membuat kebijakan pembiayaan operasional semakin tinggi, khususnya di Perguruan Tinggi (PT) rata-rata berkisar mulai ratusan ribu hingga puluhan Juta bahkan beberapa PT ternama dengan jurusan tertentu biayanya mencapai Ratusan juta rupiah.

Dalam amanat UUD 1945 telah diterangkan bahwa Setiap Warga Negara berhak Mendapatkan Pendidikan. Dipasal yang berbeda dalam UU juga dijelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan harus diberikan 20% dari APBN dan APBD untuk operasionalisasi pendidikan, namun faktanya alokasi 20% untuk pendidikan belumlah terealisasi secara penuh sampai saat ini. Buktinya dari upaya pemerintah melepaskan tanggung jawab pendidikan dengan mendorong PT untuk bisa otonom dalam operasionalisasi, seperti yang termaktub dalam PP 60 dan 61 tentang BHMN, UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 43, dilengkapi dengan UU BHP No.9 tahun 2008 yang kemudian di cabut oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian digantikan dengan PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Jelaslah bahwa Sempitnya akses rakyat untuk menjangkau pendidikan karena persoalan biaya yang tinggi, Berbagai macam bentuk kebijakan yang diskriminatif, intimidatif, ataupun Ancaman, pemukulan, penangkapan terhadap Mahsiswa adalah bentuk nyata pelanggaran HAM diDunia Pendidikan dan Sektor Pemuda umumnya. Pelanggaran HAM terhadap Pemuda Mahasiswa bahkan diperterang dengan tidak adanya jaminan Lapangan Pekerjaan setelah menempuh pendidikan ataupun bagi pemuda secara umum diseluruh Indonesia.

Dari pemaparan atas kenyataan-kenyataan persoalan mendasar yang dihadapi oleh rakyat Indonesia diatas, sesungguhnya adalah merupakan bentuk pelanggaran HAM di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dibawah kuasa rezim boneka SBY-Boediono. SBY-Budiono Gagal Memenuhi dan Melindungi HAM seluruh Rakyat. Karena dalam pandangan FPR semua tindakan tersebut adalah fakta konkrit pelangaran HAM atas hak dasar rakyat dan menjadi tanggung jawab Negara dalam hal ini rezim SBY-Budiono untuk memenuhinya serta menyelesaikan semua berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.

Dengan demikian, kami dari organisasi-organisasi rakyat maupun organisasi sosial yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam momentum peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia kali ini, secara serentak menggelar Aksi Massa (KARNAVALHAM 2010) di 26 (Dua puluh Enam) Kota didalam Negeri, dan 3 (tiga) Kota diluar Negeri akan menggelar Aksi pada tangal 12 Desember 2010 mendatang. Melalui Aksi (KARNAVAL HAM) yang diselenggarakan Secara Serentak ini, FPR mengecam pemerintah atas berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Untuk itu Kami mendesak pemerintah untuk “HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, TANAH DAN KERJA SERTA HENTIKAN BERBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP RAKYAT” dan Menuntut:

1. Penuhi dan ditegakkannya HAM sebagai hak-hak dasar untuk seluruh rakyat;

2. Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja;

3. Tolak dan Hentikan Pemberangusan Serikat Buruh (Union Busting) serta kebebasan berpendapat di muka umum, maupun tindakan-tindakan kekerasan lainnya;

4. Tolak Komersialisasi Pendidikan;

5. Menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan segala bentuk intimidasi kekerasan, terror, penangkapan dan kriminalisasi terhadap rakyat (buruh, BMI, petani dll) serta menunut untuk mengusut tuntas seluruh kasus kekerasan yang menimpa BMI terutama kasus Sumiyati dan Kikim Komalasari serta Petani (kasus Penembakan Petani di Jambi /Ahmad 45th);

6. Menuntut adanya jaminan kepastian kerja, hentikan PHK dan menolak penggunaan tenaga kerja dengan system perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) serta Outsourcing;

7. Tetapkan UMK/UMP sesuai dengan standart Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 100%;

8. Laksanakan reforma agraria sejati sebagai syarat terbagunnya industrialisasi nasional;

9. Tolak rencana Revisi UUK 13/2003 versi Pemerintah dan Pengusah yang jelas akan terus merugikan buruh;

10. Tolak pencabutan berbagai subsidi untuk pelayanan sosial, baik pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun berbagai bentuk proteksi lainnya, seperti pelayanan lisitrik untuk rakyat, energi dan bahan bakar;

11. Menuntut pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat;

12. Rativikasi Konvensi PBB 1990 dan Hapuskan biaya berlebih penempatan BMI (Stop Overcharging);

13. Hentikan tindak pelanggaran HAM terhadap rakyat, Usut Tuntas serta dengan tegas menindak para pelanggar HAM;

14. Tangkap dan adili para koruptor tanpa pandang dan pilih bulu.

Melihat bahwa begitu Kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh Rakyat Indonesia saat ini, Melalui peringatan Hari HAM Internasional yang begitu istimewa kali ini, Kami sekaligus Mengundang, Mengajak dan menyerukan kepada Seluruh Rakyat Indonesia untuk bergabung bersama FPR baik di Nasional maupun dengan FPR yang tersebar diberbagai daerah dan di luar negeri, guna mengangkat, mengkampanyekan seluruh problem rakyat, bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Indonesia sekaligus menyebarluaskan tentang arti penting HAM sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi, mendapatkan jaminan perlindungan serta ditempatkan pada posisi yang utama oleh negara (pemerintah) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian pernyataan Sikap ini kami sampaikan untuk di ketahui dan di tindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hidup Rakyat Indonesia!!

Jayalah Perjuangan Rakyat!!

Jakarta, 10 Desember 2010

Hormat kami,

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB. Daman

Koordinator

HP. +6281808974078

FRONT PERJUANGAN RAKYAT

http://fprsatumei.wordpress.com/

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI-UBK), Central Gerakan Mahasiswa (CGM-UBK), Institute for National and Democratic Studies (INDIES), Indonesia Migrant Worker Union (IMWU), International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Liga Pemuda Bekasi (LPB), LAWALATA IPB, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Komite Pemuda Cengkareng (KPC); Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil KSBSI DKI Jakarta), Migrant Care (MC), Serikat Buruh Aspirasi Perjuangan Indonesia (SB-API), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP).

sumber: http://fprsatumei.wordpress.com

Kamis, 09 Desember 2010

FMN Open Recrutment

Aku adalah temenmu mengembangkan diri.....
Bersamamu, bersama rakyat, aku belajar dalam perjuangan....
Aku adalah kekuatan baru yang siap menyongsong perubahan....

Akulah FMN...

Mari bergabung denganku....!!!

Senin, 06 Desember 2010

Selamat Datang di Blog FMN UNJANI 2010

SALAM DEMOKRASI !!!

Kawan-kawanku semuanya, sudah sepantasnya kita mengambil peranan yang begitu penting sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa memang menjadi komunitas yang unik di mana dalam catatan sejarah perubahan selalu menjadi garda terdepan dan motor penggerak perubahan . Mahasiswa di kenal dengan jiwa patriotnya serta pengorbanan yang tulus tanpa pamrih . Namun hanya sedikit rakyat Indonesia yang dapat merasakan dan punya kesempatan memperoleh perndidikan hingga ke jenjang ini karena system perekomian di Indonesia yang kapitalis serta biaya pendidikan yang begitu mahal sehingga kemiskinan menjadi bagian hidup rakyat ini . Dalam tulisan ini penulis memetakan ada ada empat peran mahasiswa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang akan di pikul .


Peran moral

Mahasiswa yang dalam kehidupanya tidak dapat memberikan contoh dan keteladanan yang baik berarti telah meninggalkan amanah dan tanggung jawab sebagai kaum terpelajar . Jika hari ini kegiatan mahasiswa berorientasi pada hedonisme (hura – hura dan kesenanggan) maka berarti telah berada persimpangan jalan . Jika mahasiswa hari ini lebih suka mengisi waktu luang mereka dengan agenda rutin pacaran tanpa tahu dan mau ambil tahu tentang peruban di negeri ini, jika hari ini mahasiswa lebih suka dengan kegiatan festival musik dan kompetisi (entertaiment) dengan alasan kreatifitas, dibanding memperhatikan dan memperbaiki kondisi masyarakat dan mengalihkan kreatifitasnya pada hal – hal yang lebih ilmiah dan menyentuh kerakyat maka mahasiswa semacam ini adalah potret “generasi yang hilang “yaitu generasi yang terlena dan lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemuda dan mahasiswa.

Peran sosial

Mahasiswa harus menumbuhkan jiwa-jiwa sosial yang dalam atau dengan kata lain solidaritas sosial. Solidaritas yang tidak dibatasi oleh sekat sekat kelompok, namun solidaritas sosial yang universal secara menyeluruh serta dapat melepaskan keangkuhan dan kesombongan. Mahasiswa tidak bisa melihat penderitaan orang lain, tidak bisa melihat poenderitan rakyat, tidak bisa melihat adanya kaum tertindas dan di biarkan begitu saja. Mahasiswa dengan sifat kasih dan sayangnya turun dan memberikan bantuan baik moril maupun materil bagi siapa saja yang memerlukannya. Sebagai contoh di Kalimantan Barat pada tahuan 1998 s/d 2000 pernah terjadi gelombang pengungsian besar – besaran akibat konflik sosial di daerah ini maka mahasiswa musti ikut memperhatikan masalah ini dengan memberikan bantuan baik secara moril maupun meteril serta pemikirannya serta ikut mencarikan solusi penanganan bencana kemanusiaan ini , Betapa peran sosial mahasiswa jauh dari pragmatisme ,dan rakyat dapat merasakan bahwa mahasiswa adalah bagian yang tak dapat terpisahkan dari rakyat, walaupun upaya yang sistimatis untuk memisahkan mahasiswa dari rakyat telah dan dengan gencar dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak ingin rakyat ini cerdas dan sadar akan problematika ummat yang terjadi.

Peran Akademik

Sesibuk apapun mahasiswa, turun kejalan, turun ke rakyat dengan aksi sosialnya, sebanyak apapun agenda aktivitasnya jangan sampai membuat mahasiswa itu lupa bahwa adalah insan akademik. Mahasiswa dengan segala aktivitasnya harus tetap menjaga kuliahnya. Setiap orang tua pasti ingin anaknya selesai kuliah dan menjadi orang yang berhasil. Maka sebagai seorang anak berusahalah semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan keinginan itu, untuk mengukir masa depan yang cerah .
Peran yang satu ini teramat sangat penting bagi kita, dan inilah yang membedakan kita dengan komonitas yang lain ,peran ini menjadi symbol dan miniatur kesuksesan kita dalam menjaga keseimbangan dan memajukan diri kita. Jika memang kegalan akademik telah terjadi maka segeralah bangkit,”nasi sudah jadi bubur maka bagaimana sekarang kita membuat bubur itu menjadi “ bubur ayam spesial “. Artinya jika sudah terlanjur gagal maka tetaplah bangkit seta mancari solusi alternatif untuk mengembangkan kemampuan diri meraih masa depan yang cerah dunia dan akhirat.

Peran politik

Peran politik adalah peran yang paling berbahaya karena disini mahasiswa berfungsi sebagai presseur group ( group penekan ) bagi pemerintah yang zalim. Oleh karena itu pemerintah yang zalim merancang sedemikian rupa agar mahasiswa tidak mengambil peran yang satu ini. Pada masa ordebaru di mana daya kritis rakyat itu di pasung, siapa yang berbeda pemikiran dengan pemerintah langsung di cap sebagai makar dan kejahatan terhadap negara. Pemerintahan Orba tidak segan-segan membumi hanguskan setiap orang-orang yang kritis dan berseberangan dengan kebijakan pemerintah.
Dalam dunia kampus pada tahun 1984 lewat mentri pendidikan Daud Yusuf pemerintah mengeluarkankebijakan NKK/BKK (Normalisasis kehidupan kampus).Yang melarang keras mahasiswa beraktifitas politik. Dan kebijakan ini terbukti ampuh memasung gerakan – gerakan mahasiswa yang membuat mahasiswa sibuk dengan kegiatan rutinjtas kampus sehinngga membuat mahasiswa terpenjara oleh system yang ada.
Mahasiswa adalah kaum terpelajar dinamis yang penuh dengan kreativitas. Mahasiswa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Sekarang mari kita pertanyaan pada diri kita yang memegang label Mahasiswa, sudah seberapa jauh kita mengambil peran dalam diri kita dan lingkungan.

Minggu, 05 Desember 2010

Sejarah Front Mahasiswa Nasional

Kelahiran Front Mahasiswa Nasional (FMN) tidak terlepas dari penindasan dan penghisapan yang dilakukan rejim fasis boneka imperialis Soeharto terhadap rakyat dan juga pemuda/mahasiswa di Indonesia. Setelah dikeluarkan kebijakan Normalisasi Kebijakan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) sebagai buntut dari protes besar-besaran mahasiswa dalam peristiwa Malari 1974 dan penolakan terhadap pencalonan kembali Soeharto pada tahun 1978 yang melahirkan tragedi berdarah di ITB, gerakan pemuda dan mahasiswa dipaksa tiarap selama hampir sepuluh tahun (akhir 70an-akhir 80an) dari aktifitas politik di kampus dan pentas politik nasional.


Meskipun dipaksa tiarap, oleh tangan besi rejim Soeharto tetap tidak bisa membungkam semangat perlawanan rakyat dan pemuda-mahasiswa. Dari konsolidasi kecil-kecilan ini, gerakan pemuda-mahasiswa mulai kembali ke ranah kampus dengan mendirikan forum-forum komunikasi mahasiswa, seperti Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY), Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung dan Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS). Kentalnya perbedaan cara pandang dalam menganalisa situasi konkret masyarakat Indonesia, monopoli kepemimpinan organisasi oleh individu atau segelintir orang ditambah dengan lemahnya upaya mensolidkan organisasi, akhirnya memaksa forum-forum komunikasi mahasiswa tersebut membubarkan diri.

Pasca bubarnya konsolidasi forum-forum komunikasi mahasiswa, konsolidasi lebih lanjut dilakukan dengan dibentuknya Forum Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dalam kurun waktu 1991-1994. Lahirnya FAMI dan SMID tidak terlepas dari historis dialektika FMN, karena awalnya memang satu barisan, yang mendasari tidak bertemunya para pioner FMN dengan FAMI dan SMID adalah masalah “analisis terhadap situasi obyektif” negara maupun rakyat yang berpengaruh terhadap metode perjuangan (tampak di kemudian hari adalah FAMI berubah menjadi FPPI yang mayoritas didalamnya adalah aktivis 80an yang banyak terlibat di LSM dan SMID yang kemudian berubah menjadi PRD yang merambah pada jalan parlementariat). Disisi lain memang harus kita akui bahwa belum ada teori maju dan benar dalam pemahaman kita saat itu, tentang bagaimana organisasi yang akan kita bangun.(pra tahun 1995).

Awal pembentukan jaringan FMN adalah pada tahun 1995 dan berlanjut pada tahun 1996 saat diadakannya “Podium Demokrasi” di Batu dan pada tahun 1997 di Ponorogo. Isu yang membuat mahasiswa bersatu waktu itu adalah sikap anti Jakarta, terutama pasca Tragedi 27 Juli 1996(move-nya PRD) yang membuat semuanya saling menuduh dan melepas tanggungjawab. Kawan2 Jakarta menganggap daerah tidak cukup berani untuk lebih frontal dalam melakukan aksi, kawan2 selain Jakarta pun menganggap bahwa tindakan kawan2 Jakarta akan menganggu proses konsolidasi nasional dengan adanya move2 politik. Hal inilah yang membuat penangkapan dan penculikan besar2an terhadap aktivis2 mahasiswa, termasuk juga beberapa pioner dari FMN. Ini adalah awal mula keinginan untuk membangun sebuah organisasi nasional secara lebih serius.

Hal ini mendorong pertemuan di ponorogo tahun 1997, kemudian berlanjut di Bandung pada awal tahun 1998(cikal bakal kolektif awal dari FMN). Hasil dari pertemuan ini diantaranya adalah

1. Advokasi terhadap kawan2 yang tertangkap(dari bandung tercatat kawan Juwandi
2. Akan diadakan pertemuan lanjutan di Malang pada bulan November tahun 1998

Pertemuan di Malang bulan November 1998(dihadiri Bandung(FIM-B, kawan Azwar Zulkarnaen), Malang(FORSTEP, Forum Studi Ekonomi Politik, kawan Subhan, Nuryahya, Agus, Nikmah), Yogya(SMKR, Yoko, Batman, Toni ), Surabaya(Cikal’s, kwn Aven) dan Jombang(KMPR, kwn Jaliteng)) menghasilkan beberapa rekomendasi2 penting karena dalam pertemuan juga dibentuk komisi2 yang membahas:
1. Platform
2. Pendidikan.
Hasilnya adalah :

1. Politik :
Aksi-aksi politik terbuka mulai dilakukan dengan menggunakan komite-komite aksi setiap kali menggelar unjuk rasa. Isu-isu yang diangkat masih seputar HAM dan Demokrasi baik di sektor mahasiswa dan masyarakat secara umum, namun tetap mengarah pada perlawanan terhadap rejim Soeharto.

Mensepakati Aksi bersama pada tangga 28 Oktober 1998 dengan isu bersama yaitu Pendidikan Murah dan isu-isu populis rakyat (Landreform, Saham untuk Buruh dsbnya).

2. Tentang Organisasi :
Seluruh kota bersepakat untuk segera membangun organisasi tingkat kota dengan catatan apabila prasyaratnya belum terpenuhi maka kota dianggap sebagai klaim politik, disamping juga melakukan ekspansi dan perluasan jaringan, hasil dari kesepakatan ini adalah
FORSTEP berubah menjadi AMIPRO RAkyat (Aliansi Mahasiswa pro Rakyat),
CIKAL’S menjadi SMPR (Solidaritas Mahasiswa untuk Pembebasan Rakyat)

3. Tentang Pendidikan:
Disepakatinya kurikulum pendidikan bersama serta metode Pendidikan(dikenalnya metode outclass).

Yang harus kita garis bawahi dari pertemuan ini adalah bagaimana membangun organisasi kota (tentang prayarat dari sebuah organisasi kota), keinginan untuk menyamaratakan hasil pendidikan, berangkat dari penerapan kurikulum yang sama walaupun masih ada kompromis terhadap beberapa materi (disesuaikan kondisi obyektif basis pengorganisiran) yang kemudian kita kenal dengan muatan lokal. Dari penerapan modul ini, sebenarnya kita telah mengubah langgam dari kelompok studi menjadi gerakan mahasiswa.


Tahun 1999 konsolidasi telah menggunakan nama Forum Mahasiswa Nasional dengan fokus pembangunan organisasi tingkat kota yang menghimpun organisasi tingkat kampus. Ketika itu masih bernama Kelompok Kerja Nasional Forum Mahasiswa Nasional (Pokja FMN). Kemudian disusul dengan pembangunan organisasi tingkat kota yang terdiri dari Serikat Mahasiswa Kedaulatan Rakyat (SMKR) Yogyakarta, Front Indonesia Muda-Bandung (FIM-B), Serikat Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat (Samudra) Malang, Komite Aksi Mahasiswa untuk Perubahan Rakyat (KMPR) Jombang, Solidaritas Mahasiswa untuk Perjuangan Rakyat (SMPR) Surabaya, Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram (FKMM), Serikat Mahasiswa Bandar Lampung (SMBL) dan Forum Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (FMKR) Palembang.

Pada akhir tahun 1999 terjadi beberapa perpecahan(secara organisasi) pasca diadakannya “Lokakarya Pendidikan” di UGM Yogyakarta. Awalnya adalah SMKR kemudian disusul oleh AMIPRO RAkyat. Walaupun disisi lain kita telah berhasil merumuskan Kurikulum Pendidikan Bersama yang diadakan di Rode, pasca Lokakarya tersebut (Mataram hadir). Isu yang mengemuka pada waktu itu adalah tentang “persoalan siapa yang harus memimpin nasional” karena memang saat itu persoalan eksistensi antar kota memang masih sangat tinggi yang mengakibatkan krisis kepercayaan sehingga pemicu utama pecahnya konsolidasi tersebut adalah terjebaknya pimpinan-pimpinan organisasi dalam subjektifsme yang tinggi dan kepemimpinan organisasi yang sangat tergantung pada sosok individu atau segelintir orang, hingga ketika muncul perdebatan yang mengemuka, tidak coba diselesaikan secara prinsipil atas dasar Kritik-persatuan-kritik, tetapi dengan cara-cara liberal dengan menggeret massa dalam konflik yang tidak sepenuhnya dipahami oleh mereka.


Kabut gelap yang menyelimuti FMN diantara 1999-2000 tersebut, mendorong sebagian pimpinan organisasi yang masih konsisten akan perjuangan massa untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan organisasi dengan mengkonsolidasikan organisasi-organisasi tingkat kota dan kampus. Denan melakuakan Pergantian kepemimpinan dari Azwar Zulkarnaen ke Adul di Pokja FMN terjadi pada tahun 2000 pasca diadakannya Workshop Pendidikan di Lembang, Bandung. Banyak organisasi mahasiswa yang hadir pada waktu itu (selain yang lama, tercatat ada KAMJAK Jakarta, Dema UGM dan beberapa lainnya yang tidak terlibat di konsolidasinya LMND, FPPI dan RNMI. Selain beberapa penambahan secara kuantitas, disisi lain juga terjadi pengurangan sebagai akibat dari Perpecahan yang terjadi di Yogya(Lampung tidak hadir di Workshop ini). Pasca Workshop ini juga kita kenal sistim pembagian tanggung jawab atas ekspansi wilayah (Kodam2).

Namun pada fase ini, terjadi stagnasi yang sangat terasa karena tingginya faktor subyektivisme, namun gelora untuk tetap berkonsolidasi dan menjaga komunikasi tetap terjaga hingga akhirnya pada bulan juli tahun 2001 di Jombang yang akhirnya dipindah ke Batu, Malang karena alasan keamanan diadakan konsolidasi yang didalamnya terdapat agenda: Evaluasi dan Suksesi. Pertemuan ini sebenarnya diawali oleh konsolidasi Pemuda di Yogyakarta yang kemudian bentukan dari pertemuan ini adalah dikenalnya organisasi2 macam SPJ(Jombang), SPL(Lampung), BAR(bandung), SPY (Yogyakarta) dll, yang pada intinya adalah mengorganisasikan organisasi2 yang orientasinya bekerja pada pengorganisiran sektor selain mahasiswa. Pertemuan ini yang pada akhirnya merekomendasikan keterlibatan kawan-kawan Dema UGM untuk ikut terlibat di konsolidasi nasional mahasiswa. Artinya, perlu di ingat bahwa kita secara langsung mempunyai ikatan historis yang cukup panjang tentang organisasi Pemuda. Bahkan kalau ditinjau dari sisi historis, Gerakan kaum muda di Indonesia sejak tahun 1928 dipelopori oleh kawan-kawan Pemuda tanpa embel-embel mahasiswa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan melupakan historis tersebut?

Pada akhir tahun 2001, kembali diadakan konsolidasi di Yogyakarta (dihadiri oleh seluruh kolektif Pokja FMN pada masa kepemimpinan kawan Adul dan utusan2 kota) yang lebih banyak diinisiatifi oleh kawan2 pemuda setelah terjadinya masa kevakuman yang cukup lama di dalam Pokja FMN inilah kemudian ditunjuk kawan Willy Aditya (perwakilan KIBLAT –Komite Bersama untuk kedaulatan Rakyat- Yogyakarta) sebagai koordinator Pokja FMN yang mempunyai kolektif diantaranya Ni’mah (Samudra Malang), M.Taufik (FIM Bandung). untuk menyusun ulang kurikulum pendidikan nasional FMN. Kemudian penyamaan langgam kerja organisasi dengan menghidupkan kembali organisasi tingkat kota dan tingkat kampus dengan melakukan pengorganisasian massa dan perjuangan massa baik di tingkat kampus dan di tingkat kota. kawan2 pokja FMN melakukan revisi atas Modul Pendidikan yang diadakan di Jetis Yogyakarta (dihadiri oleh Lampung, Mataram, Palembang, Solo, Malang, Yogya, Bandung, Jombang, Surabaya). Tahun ini juga dikenal Koordinator2 Wilayah.



Sementara dalam menganalisa masyarakat masih berdasarkan kesimpulan masyarakat Indonesia adalah masyarakat kapitalis. Namun mulai muncul perdebatan tentang analisa masyarakat Indonesia apakah berkarakter kapitalis atau berkarakter setengah jajahan-setengah feodal. Platform yang diusung adalah “Deorbaisasi dan demiliterisasi serta anti imperialisme” dengan mengusung tuntutan hak-hak demokratis rakyat, pelanggaran HAM dan kebijakan-kebijakan yang anti rakyat dari rejim. Kemudian mulai melakukan trasformasi secara bertahap dari organisasi kader berbasis massa menuju organisasi massa. Namun prinsip-prinsip organisasi seperti Sentralisme Demokrasi, Kepemimpinan Kolektif, Sistem Komite dan Garis massa belum mampu diterapkan secara tepat.

Selanjutnya di kota yang sama, pada November 2002, diadakan Workshop Pembangunan Organisasi Nasional yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan kota FMN, yaitu Padang, Palembang, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Purwokerto, Malang, Surabaya, Jombang, dan Mataram. Workshop diadakan di tengah keinginan yang semakin kuat untuk membangun organisasi massa berskala nasional yang memiliki kepemimpinan dan garis perjuangan yang tegas. Diadakan untuk menyampaikan kegelisahan-kegelisahan dari kader-kader di semua kota atas praktek berorganisasi dan berjuang yang telah dijalankan. Di sinilah wacana mempersiapkan FMN menjadi sebuah organisasi massa (ormas) berskala nasional, yang menjadi alat perjuangan legalnya mahasiswa mengemuka. Selanjutnya, berpegang pada hasil workshop, sedikit demi sedikit dilakukan penyamaan langgam kerja dan standar pembangunan organisasi. Hasil workshop menjadi rujukan bagi pembangunan organisasi di kota-kota. Mulai tahun 2002 pula, pengenalan identitas Forum Mahasiswa Nasional di seluruh jaringan kota-kota dilakukan. Pengenalan simbol dan identitas ini memang tidak terjadi secara merata, namun secara bertahap dimulai dari organisasi tingkat Kota dengan nama Komite Kota.

Tetapi, ditengah semangat untuk merapatkan barisan dalam satu kepemimpinan, ternyata ide-ide maju tersebut masih mendapatkan ganjalan. Di Bandung, terjadi perpecahan organisasi tingkat kampus, yaitu KA-Unpad. Mereka yang memilih berada dalam barisan maju FMN menyatakan keluar dan menyatakan membubarkan KA-Unpad (walaupun tidak berhasil), dan sisanya adalah yang merasa bahwa KA-Unpad adalah organisasi yang harus tetap eksis. Kasus ini tidaklah terlepas dari campur tangan alumni yang merasa dengan adanya FMN maka kepentingan Politiknya akan terganggu (Artinya KA-Unpad memandang bahwa masyarakat Indonesia berada dalam fase kapitalisme semu dan masih dominannya pandangan bahwa KA-Unpad menjadi centrum dari gerakan yand dibangun oleh FMN). Berbagai macam alasan dikemukakan diantaranya bahwa FMN berideologi Marxisme-Leninisme, prinsip Sendem yang diterapkan adalah Sentralisme “Diem-diem”, dan hubungannya didominasi Pandangan group Pemuda. Perpecahan ini menyadarkan kita pada suatu teori, bahwa persatuan adalah relatif dan perjuangan adalah mutlak!




Pada tanggal 18 Mei 2003, bertempat di Balai Rakyat, Utan Kayu, Jakarta, Forum Mahasiswa Nasional secara resmi berganti menjadi Front Mahasiswa Nasional melalui acara yang dikenal sebagai Kongres Pendirian Front Mahasiswa Nasional atau Founding Congress FMN. Sejak itu pula, resmi dideklarasikan FMN sebagai organisasi massa (ormass) pemuda-mahasiswa. Dalam mukadimah Kongres Pendirian juga disebutkan bahwa garis politik atau garis perjuangan FMN adalah mewakili pandangan perjuangan Demokrasi Nasional yang anti imperialisme, anti feodalisme dan anti kapitalisme birokrasi (Walaupun belum ada ketetapan tentang Azas Demokrasi Nasional). Dari segi organisasi, kepemimpinan organisasi dari tingkat pusat hingga basis juga sudah terbentuk.

Inilah sumbangsih terbesar Pengurus Komite Pusat FMN saat itu yang harus dihargai. Kita angkat topi untuk keberhasilan tersebut. Kolektif Komite Pusat FMN yang dipimpin kawan Wily Aditya telah mengakhiri sekian banyak konsolidasi organisasi menjadi satu klimaks, yaitu dideklarasikanya FMN sebagai organisasi massa mahasiswa yang bersifat terbuka bagi seluruh massa mahasiswa Indonesia. Terlepas dari proses yang dilakukan memang belum secara demokratis tapi kepeloporan ide dan kepemimpinan yang dibentuk waktu itu, mampu menangkap satu keresahan dikalangan anggota. 700 anggota FMN dari berbagai kota hadir dalam Kongres Pendirian organisasinya dan kemudian 740 orang anggota mengikuti aksi Nasional perdana FMN di Jakarta, di tempat pimpinan pusatnya berada. Seluruh energi, pikiran serta dana dicurahkan oleh anggota-anggota FMN. Bahu-membahu dari hampir semua kota mereka datang langsung untuk mewujudkan satu keinginan membangun organisasi massa mahasiswa berskala nasional. Betapa progresif dan patriotiknya anggota dan kesadaran yang bergelora mendapatkan kepemimpinan yang mereka tunggu.

Pada Founding Kongres itulah, semua level organisasi dilebur dalam satu identitas Front Mahasiswa Nasional, tidak ada lagi Forum Mahasiswa Nasional, tidak ada lagi FMKR Palembang, SMBL di Lampung, FIM Bandung, KIBLAT Yogya, KMPR Jombang, SMPR Surabaya, SAMUDRA Malang, maupun FKMM di Mataram. Semua menggunakan satu identitas organbisasi yang sama. Dibawah kepemimpinan yang sama, yaitu Komite Pusat FMN.


Dalam setengah tahun perjalanan pasca Kongres Pendirian FMN, muncul persoalan dalam masalah garis politik, muncul ide dari segelintir pimpinan di tingkat nasional untuk merubah garis politik dari “demokrasi nasional” menjadi “sosialisme” (Yang dimotori oleh Willy Aditya, Arfi bambani dan Selly Woyla). Sementara dalam lapangan organisasi, kepemimpinan individu atau segelintir orang masih begitu mengental, terutama di tingkat nasional dan mulai melemahnya pengorganisasian solid di kalangan massa dan anggota yang sangat berpengaruh pada kosolidasi di internal organisasi. Puncak dari permasalah yang terjadi ini mengemuka ketika Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II di Purwokerto, Desember 2003, yang kemudian mendemisionerkan kepengurusan nasional Komite Pusat FMN dan digantikan dengan Badan Persiapan Kongres FMN (BPK FMN) yang terbentuk pada Januari 2004.

Pasca Kongres semua anggota bersemangat, bergairah dan bangga terhadap organisasinya. Semangat ini dirasakan diseluruh Kota FMN. Hanya saja memang ada kelalaian dari kalangan pimpinan FMN saat itu dalam kerangka bagaimana langkah selanjutnya agar semangat yang mulai muncul ini segera diartikulasikan lewat aturan-aturan berorganisasi yang baik.

Rakernas I FMN pasca Founding Kongres lebih banyak ditekankan pada perbaikan-perbaikan organisasi paska Kongres. Ada memang beberapa mekanisme yang mulai diterapkan seperti penggunaan nama Konferensi, instruksi bahwasanya pengurus harus tinggal disekretariat organisasi, dll. Beberapa seruan nasional juga berjalan dengan mulus ini sebenarnya pertanda bahwasanya organisasi mulai mengarah pada kemajuan.

Setiap materi pasti pasti akan mengalami kontradiksi-kontradiksi. Begitu juga dengan FMN. Pasca Founding Congress, ternyata masih banyak kontradiksi – kontradiksi internal yang mengarah pada hal yang antagonistik, yaitu perpecahan. Hal ini terjadi di beberapa kota. Di Bandung, 19 anggota FMN Komite Kampus IAIN SGD akhirnya keluar dari FMN setelah sebelumnya mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) Kampus. Dalam KLB tersebut dihasilkan sebuah keputusan pembubaran organisasi FMN di kampus IAIN, kembali kepada organisasi lama yaitu ALAM-IAIN, 19 orang anggota menyatakan mengundurkan diri, dan mengganti koordinator Kampus (saat ini, hanya tersisa dua orang anggota di IAIN). Suatu hal yang sangat mengejutkan dan menyesakkan dada untuk kehilangan kawan-kawan yang telah sama-sama berjuang membangun organisasi ini. Pada saat itu, ketidaksepakatan dengan mekanisme FMN yang dinilai terlalu sentralistik dan menegasikan segi demokratisnya menjadi faktor pemicu keluarnya mereka. Alasan tentang orientasi juga mengemuka, yaitu bahwa FMN diarahkan pada satu cara berpandang yang sama, pada satu ideologi yang sama, yaitu Marxisme-Leninisme. “Faktor eksternal” juga ternyata berperan dalam kasus ini. Beberapa alumni kampus ini juga turut “bermain” dan memprovokasi anggota. Walaupun demikian harus dengan bijak kita akui, ini adalah buah dari belum adanya mekanisme yang baku dan pasti di dalam FMN, serta pemahaman tentang ormas yang berbeda-beda, sehingga masih mengalami kesalahan yang sama. FMN Komite Kota Bandung juga belum secara tegas dan mengakar menancapkan kepemimpinannya terhadap anggota – anggotanya di kampus.

Permasalahan juga terjadi dalam internal Komite Pusat sendiri saat itu, seperti beberapa pengurus Komite Pusat yang sering tidak berada disekretariat sehingga praktis konsolidasi dan koordinasi organsiasi menjadi tidak berjalan. Banyak program yang terbengakalai, Sekretaris Jenderal KP yang menyatakan mengundurkan diri serta berbagai masalah lainya yang menyebabkan kepercayaan antara satu sama lain diinternal pengurus menjadi memudar. Pekerjaan dilakukan sendiri-dendiri sesuai dengan bidang kerjanya. Prinsip kerja dan kontrol kolektif praktis tidak berjalan, kecurigaan satu sama lain tidak termediasi dalam ruang organisasi. Gunjang-ganjing perpecahan mulai terasa. Sampai terakhir menjelang Rakernas II FMN sempat terjadi konsolidasi akhir Komite Pusat yang tidak juga menemui titik temu. Semua berkeras pada pendirianya masing-masing. Persoalan ini muncul akibat tidak adanya mekanisme dan juga pimpinan yang mampu memberikan keteladanan bagi seluruh komponen organisasi. Kerja-kerja politik menjadi tidak sinergis dengan kerja organisasi.

Rakernas (Rapat kerja Nasional) II FMN yang merupakan media (sementara dalam aturan organisasi yang lama) bertemunya pimpinan-pimpinan kota FMN dengan pimpinan pusat FMN untuk melakukan evaluasi atas Kinerja Program di setiap level organisasi. Namun ternyata Rakernas II FMN menjadi klimaks dan berubah fungsinya. Beberapa keputusan penting dilahirkan dalam Rakernasi II FMN yaitu Pendemisioneran Komite Pusat FMN dan Membentuk Badan persiapan Kongres untuk mempersiapkan Kongres Nasional I. Beberapa akar persoalan yang melatarbelakangi munculnya keputusan penting itu adalah :

1. Kepemimpinan KP FMN dianggap tidak mampu lagi memimpin keberlangsungan FMN secara kolektif Program-program yang dirumuskan organisasi pada Rakernas I banyak yang tidak berjalan. Disamping itu juga friksi muncul di kalangan pimpinan FMN. Friksi antara Ketua dan Sekjend (yang saat itu pernah menyatakan mundur dari organisasi secara sepihak, kemudian kembali lagi), juga antar departemen yang begitu jelas dilihat sangat tidak solid oleh pimpinan-pimpinan kota yang hadir saat itu. Sampai ada salah satu pimpinan kota berucap “ bagaimana bisa memimpin organisasi secara nasional memimpin kolektifnya (pengurus KP) saja tidak mampu”. Hal diatas mencerminkan kesemrawutan FMN yang didasari pada persoalan mekanisme/konstitusi yang harusnya segera dibentuk setelah Kongers Pendirian FMN.
2. FMN secara organisasi memang belum memiliki mekanisme organisasi yang komprehensif. Semua mekanisme dibagun atas dasar kesepakatan. Pendemisioneran KP FMN jika dilihat dari logika kebiasaan organisasi memang kontroversial. Secara logika organisasi ada beberapa kekeliruan tentang tafsir pendemisioneran KP FMN dalam Rakernas, karena bukan wewenang Rakernas melakukan hal tersebut. Jika pertanyaan itu muncul maka kami BPK menjawab, “ Ya, itu adalah benar sebuah kekeliruan, tapi sah kemudain jika hal tersebut diputuskan oleh mayoritas perwakilan kota yang hadir di Rakernas II”. Keliru jika dilihat dalam medianya (Rakernas dalam hal ini). Dikatakan Sah karena selama ini Mekanisme dalam FMN lebih banyak mengutamakan kesepakatan-kesepakatan (termasuk juga jika kita lihat jujur bagaimana mekanisme KP dibentuk dan dikukuhkan bukan melalui mekanisme atau forum yang demokratis) dibandingkan dengan penerapan mekanisme yang ajeg. Dua sisi tersebut harus menjadi refleksi bagi kita semua agar tidak terulang lagi dikemudian hari. Maka itulah letak signifikansi Kongres Nasional.

Fase Bertahan Menghadapi Terpaan Organisasi (Pasca Rakernas II FMN sampai dengan hari ini)

Persoalanya ternyata tidak selesai sampai disitu, Pasca Rakernas kembali terjadi ketegangan, kebingungan dari banyak anggota tentang beberapa putusan penting Rakernas. Di lain sisi organisasi-organisasi sekawan juga mulai mempertanyakan tentang beberapa persolan yang dialami FMN. BPK yang saat itu dipercaya menjadi pimpinan kolektif FMN (Komite tertinggi organisasi menuju Kongres Nasional) kemudian berinisiatif untuk menjawab berbagai keresahan anggota yang muncul (baik murni bingung ataupun penjelasan yang berbeda dari pihak-pihak lain). Karena faktanya memang beberapa Pengurus KP yang didemisioner terbukti melakukan provokasi terhadap pimpinan-pimpinan FMN di kota-kota dan basis-basis FMN lewat argumentasi yang menyesatkan tanpa bersedia melakukan OTOKRITIK atas kepemimpinanya secara OBYEKTIF, KOMPEREHENSIF ATAS DASAR PERSATUAN.

Tulisan yang diedarkan oleh Kawan Wily Aditya disatu sisi mengandung beberapa hal yang benar adanya, tapi yang dijadikan landasan melakukan kritik adalah berdasar pada subyektifisme (perasaan suka, tidak suka) dan tidak melibatkan seluruh pengurus KP yang lama. Ini berdasar ada pengakuan beberapa eks pengurus KP yang menyayangkan sikap tersebut. Ditambah lagi beberapa upaya yang dilakukan oleh Pengurus KP Demisioner mulai mengarah pada tindakan antagonistik yang mengarah pada perpecahan organisasi seperti :

1. Penyebaran kritik dilakukan tidak lewat media resmi organisasi dalam hal ini tidak disampaikan kepada BPK FMN ataupun milis organisasi sehingga kebingungan terjadi hampir diseluruh levelan organisasi.
2. Beberapa pengurus KP demisioner tidak bersedia dikonsolidasikan dikota asalnya yang artinya melawan keputusan Rakernas ke II FMN yang menyatakan bahwasanya Pengurus KP Demisioner kembali dikonsolidasikan oleh Pimpinan Kota asalnya.
3. Menolak undangan-undangan resmi dari BPK FMN untuk mencoba mengklarifikasikan beberapa hal dalam forum/media resmi organisasi untuk mencegah meluasnya persoalan yang sesungguhnya berbeda dari persoalan asalnya.
4. Menyebarkan berbagai intrik, fitnah yang tidak dapat dibuktikan kebenaranya kepada anggota-anggota FMN untuk melahirkan perasaan saling curiga, ketidakpercayaan, sikap bermusuhan satu sama lain dikalangan FMN. Hal ini mengakibatkan berbagi kerusakan dalam organisasi akibat ketegangan dan sikap saling curiga dikalangan internal organisasi. Di beberapa kota nuansa ini amat terlihat dan dirasakan dan mengganggu jalanya kerja-kerja organisasi.
5. Meluaskan pengaruh ketidakpuasanya, pesimisme dan tendensi untuk bertentangan dengan BPK dikalangan basis-basis organisasi dengan membangun sikap ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan BPK FMN

Imbas dari praktek yang dilakukan oleh beberapa mantan KP FMN demisioner, telah membuat FMN harus kehilangan satu komite kampus. FMN Komite Kampus UGM Yogyakarta, pada tanggal 3 Mei 2004 secara organisasi menyatakan keluar FMN. Kenyataan yang sebenarnya sangat disayangkan. Untuk semua mantan anggota FMN di UGM sana, berusahalah untuk terus berada di garis perjuangan massa. Suatu saat, jika garis perjuangan, garis organisasi dan program organisasi kita sama, pastilah kita akan bertemu kembali.

Beban besar berada di pundak BPK FMN yang bertujuan bukan saja untuk menyelenggarakan Kongres, tetapi tetap menegakkan kepemimpinan organisasional FMN secara nasional dari pusat hingga basis. Memang, anasir-anasir dari eks pimpinan nasional KP FMN yang menentang garis politik Demokrasi Nasional masih dirasakan di tubuh BPK FMN. Itu terjadi ketika muncul perdebatan yang mengemuka di BPK FMN tentang garis politik. Di tambah lagi di BPK sendiri, masih muncul subjektifisme yang tinggi di antara sesama kawan. Namun atas dasar persatuan, hal tersebut sementara dinomor duakan dengan alasan untuk mengoptimalkan konsolidasi menuju Kongres I FMN.(ini yang secara terang kompromisme di dalam menjalakan roda kepemimpinan BPK bukan perjuangan yang menyatukan, tetapi berjuang untuk bersatu)

Akhirnya Kongres I FMN terselenggara pada 18 Mei-23 Mei di Bandar Lampung dan Metro, Lampung. Perdebatan yang sangat mengemuka ketika Kongres I adalah tentang garis politik. Namun lagi-lagi atas dasar persatuan, secara tegas Kongres I tidak menetapkan bahwa garis politik FMN adalah Demokrasi Nasional. Upaya untuk membangun kepemimpianan kolektif juga setidaknya telah dilakukan dengan dibentuknya Dewan Pimpinan Pusat FMN sebagai pimpinan tertinggi organisasi di antara dua kongres. Secara umum Kongres I FMN telah menunjukkan beberapa kemajuan dengan adanya Garis Dasar Perjuangan (GDP), Konstitusi organisasi, Program umum dan Program Perjuangan organisasi dan pembentukan DPP FMN.

Tentang Gerakan Pembetulan
Pasca Kongres I, secara perlahan-lahan FMN mulai membenahi dirinya. Dalam perjalanannya, persoalan garis politik ternyata masih menjadi persoalan yang belum mampu diselesaikan secara mendasar. Kemudian persoalan tentang lemahnya tingkat konsolidasi organisasi. Salah satu belum terselesaikannya masalah garis politik ini adalah ketika keluarnya FMN UI dari FMN dan mendirikan FMN-R dan secara nyata menyatakan afiliasi politiknya kepada Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) yang didirikan juga oleh eks KP FMN yang menentang garis politik Demokrasi Nasional.

Akhirnya pada Konferensi Pendidikan Nasional FMN dan Rapat Pleno III DPP FMN di Indralaya, Sumatra Selatan, 2005, ditegaskan kembali bahwa garis politik FMN adalah Demokrasi Nasional. Selanjutnya dalam rapat Pleno III DPP FMN juga telah diputuskan untuk melancarkan “Gerakan Pembetulan” secara politik dan organisasi. Kemudian pada Rapat Pleno IV DPP FMN di Jakarta, Desember 2005, juga telah diputuskan untuk tetap melanjutkan Gerakan Pembetulan.